Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

DISNAKERTRANS JATIM DIRIKAN POSKO PENGADUAN THR DI 55 TITIK, DIBUKA
MULAI BESOK
SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
(Disnakertrans Jatim) membuka Posko Pengaduan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan
di 55 titik se Provinsi Jawa Timur.

Posko tersebut dibuka mulai Selasa (27/4/2021) besok. Jika ada perusahaan yang tak kunjung
membayarkan THR pada pekerjanya maka dipersilahkan melapor ke 55 titik posko pengaduan
tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo
mengatakan, bahwa 55 titik posko yang dimaksud yaitu didirikan di seluruh 16 Balai Latihan
Kerja yang ada di Jatim dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun 38
kabupaten/kota yang ada di Jatim.

"Kami launching posko THR Keagamaan Jawa Timur tahun 2021 berdasarkan SE Gubernur No
560 / 6490 / 012 /2021. Posko ini dibuka mulai 27 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021. Posko
ini melayani setiap hari dan bahkan 24 jam karena juga ada format pengaduan via online," kata
Himawan, dalam keterangan media, Senin (26/4/2021).

Pengaduan dalam format online bisa diakses di bit.ly/PelayananTHRJatim2021. Pengaduan ini
bisa dimanfaatkan masyarakat secara online dan dengan waktu 24 jam.

Lebih lanjut Himawan menegaskan, bahwa THR adalah jenis jenis pendapatan yang wajib
dibayarkan perusahaan dan merupakan hak pekerja.

Sebagaimana SE Gubernur Jawa Timur ada penegasan bahwa THR harus diberikan dengan batas
waktu maksimal 7 hari sebelum lebaran.
"Kemudian untuk besaran THR nya, disamakan satu bulan upah. Jika sudah setahun kerja maka
THR yang diterimakan adalah satu bulan upah. Kalau belum 12 bulan maka maka hitungannya
adalah lama bulan kerja dibagi 12 kali dikalikan satu bulan upah. THR harus sudah diberikan
selambatlambatnya 7 hari sebelum lebaran," tegas Himawan.

Jika sudah diterima H-7 atau H-10 maka pekerja bisa memanfaatkan untuk kepentingan
ekonominya di waktu jelang lebaran. THR bisa dibelanjakan untuk kepentingan hari raya. Dengan
harapan daya beli pekerja bisa meningkat.
"Oleh sebab itu kami ditugaskan gubernur untuk mengawal khusus pencairan THR di semua
perusahaan di Jatim. Dan kami juga memberikan surat edaran ini agar Disnaker kabupaten kota
di Jatim bisa ikut mengawal di daerahnya masing-masing," tegasnya.

Jika sampai H-7 Hari Raya perusahaan masih belum membayar maka pekerja dipersilahkan untuk
melaporkan. Dan Disnaker akan memanggil perusahaan tersebut untuk dimintau alasan terkait
ketidakmampuannya membayarkan THR.

"Kalau sanksi belum sampai ke sana. Tapi kita akan minta laporan keuangannya. Jika tidak
ditemukan alasan ketidakmampuan maka kita silahkan untuk berkomunikasi dengan serikat
pekerja. Kita tidak akan intervensi, sebab kemampuan perusahaan berbeda-beda," pungkas
Himawan.

208