Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 214
Judul Tinggal Lapor! Posko THR Sudah Ada di 34 Provinsi
Nama Media sindonews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/409374/34/tinggal-lapor-posko-thr-
sudah-ada-di-34-provinsi-1619431470
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-04-26 19:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya meminta gubernur dan bupati/wali kota
untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan
berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan keuangan tersebut selanjutnya
dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan serta
memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah lain yang kami minta yaitu
melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah
dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan
peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan
pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa Posko Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Posko THR 2021
tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal
itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif. "Saya meminta gubernur dan
bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," tegasnya di Jakarta, Senin
(26/4/2021).
213
