Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

perusahaan. Menaker mengatakan SE itu telah dipertimbangkan melalui kajian mendalam
dengan melibatkan berbagai pihak.
"Paling lambat perusahaan bisa memberikan THR pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442
Hijriah. Para perusahaan dapat patuh dengan surat edaran yang diterbitkan tentang pelaksanaan
THR bagi buruh," kata Ida Fauziah saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
bertajuk "THR Dorong Konsumsi" Senin (26/4).

Keputusan ini, kata Menaker, telah dipertimbangkan melalui kajian mendalam dengan
melibatkan berbagai pihak. Dalam kajian tersebut, menyebutkan pertimbangannya adalah
mayoritas kondisi perusahaan saat ini sudah berangsur-angsur pulih dari dampak Covid-19 yang
mendera beberapa waktu lalu.

Pemulihan berangsur terjadi berkat langkah-langkah strategis pemerintah dalam melakukan
penanggulangan dampak Covid-19. Diantaranya, melalui pemberian insentif, stimulus, dan lain
sebagainya untuk membantu dunia usaha bertahan dari dampak negatif wabah global tersebut.
Atas dasar itulah, pemerintah memutuskan bahwa perusahaan wajib membayar THR kepada
karyawannya sesuai dengan aturan yang diterbitkan.

"Pemberian THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita," ujarnya.

Namun begitu dikatakan Menaker bagi perusahaan yang belum pulih sepenuhnya, pemerintah
akan memberikan relaksasi terhadap aturan di atas. Maksudnya, perusahaan terkait dapat
memberikan THR kepada karyawannya hingga H-1 atau Hari Raya Idul Fitri kurang satu hari.

Syaratnya, perusahaan-perusahaan yang masuk kategori ini dapat berkoodinasi dengan dinas
terkait bahwa, hanya dapat membayarkan THR mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dengan cara
melampirkan, laporan keuangan internal perusahaan selama beberapa bulan terakhir ini sebagai
alat bukti yang sah.

Perusahaan juga harus melakukan dialog kesepakatan kepada seluruh pekerjanya terkait
pembayaran THR sesuai dengan waktu di atas. Hasil dialog itu, kemudian dituangkan dalam
perjanjian tertulis tentang batas waktu pembayaran yang melibatkan kedua belah pihak.

"Kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan itikad baik. Dan membuat
kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR," tuturnya.

Terkait besaran THR yang diberikan kepada pekerja, yakni senilai satu bulan gaji. Dengan masa
kerja selama 12 bulan berturut-turut, mempertimbangkan proporsionalitas masa kerja yang telah
dilakukan oleh pekerja terkait.

Pembayaran THR ini, lanjut Ida, sangat penting dalam menggerakkan perekonomian dalam
negeri agar lebih bergelora. Sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah
dapat diwujudkan dalam akhir kuartal tahun ini Sebab, gelontoran THR yang diberikan oleh
perusahaan terhadap para pekerja bisa membuat konsumsi masyarakat meningkat secara
signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Tumbuhnya konsumsi masyarakat tersebut, akan
menjadi modal penting perekonomian bangsa ke depan.

Adanya THR yang diberikan itu, diperkirakan akan membuat perederan uang yang mencapai
Rp200 triliun selama bulan Ramadan. Masifnya, peredaran uang tersebut, tentunya akan
membawa dampak positif bagi roda perekonomian bangsa.

"Pelaksanaan THR ini pemerintah berharap sekali akan meningkatkan daya beli masyarakat.
Sehingga, mendorong konsumsi masyarakat yang pada akhirnya juga bisa mencapai target
pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

210