Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442 H. Pengusaha yang telah membayar THR akan
dikenai denda 5% dari besaran kewajiban THR.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pembayaran THR secara penuh
akan berdampak positif terhadap perekonomian. Pemberian THR ikut meningkatkan daya beli
masyarakat, khususnya pekerja/buruh. Peningkatan konsumsi akan berimbas pada
meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin cepat. Berdasarkan hal tersebut maka pada
tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus dibayarkan secara penuh dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sebab di awal tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada
pengusaha, untuk memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada
pekerja/buruh, " ucap Ida Fauziyah dalam acara Forum Merdeka Barat pada Senin (26/4).

Ida menuturkan pembayaran THR tahun 2021 merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat
memulihkan perekonomian Indonesia. Keseriusan ini dapat terlihat dengan digalakkannya
pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan
pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko
THR. Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran,
akan ada sanksi 5% dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.

"Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga
pembatasan aktivitas usaha, " tutur Ida.

Dengan kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik
dibandingkan periode sebelumnya, Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah membaik
dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu. Pemerintah juga telah memberikan
banyak insentif kepada pengusaha. Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi lebih besar
dalam memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja.

"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang
ditentukan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak
pandemi COVID-19. Yakni penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha tersebut melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya," kata Ida.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id).

212