Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 267
Sedangkan itu, 103 perusahaan saat ini sedang dalam pemeriksaan dan pengawasan serta
pemanggilan oleh dinas ketenagakerjaan untuk pemeriksaan nota 1 dan 2. Semua perusahaan
ini belum ditentukan hasilnya.
Sementara itu, lima perusahaan sudah diperiksa dan diputuskan mendapatkan sanksi
administratif karena tidak sesuai dengan aturan pembayaran THR 2020.
"Ada 5 perusahaan direkomendasikan sanksi administratif. Semuanya ada di Jawa Tengah, Riau,
Jawa Barat dan DKI Jakarta," ujar Ida dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB), Senin
(26/4/2021).
Adapun batas pembayaran THR pekerja swasta H-7 lebaran. Namun, bagi perusahaan yang tidak
mampu akibat Covid-19 diberikan relaksasi hingga H-1 lebaran.
"Saya yakin ini (2021) kondisi sudah lebih baik (dari 2020). Mudah-mudah-mudahan teman-
teman pengusaha memiliki kemampuan membayar sesuai ketentuan perundang-undangan,"
jelasnya.
Ida menjelaskan, sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan. Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap.
Berikut sanksi administratifnya: a) teguran tertulis, b) pembatasan kegiatan usaha, c)
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan d) pembekuan kegiatan usaha.
266
