Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan untuk pemilik usaha agar mempercepat pembayaran THR kepada pekerja. Hal
tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat sehingga bisa mendongrkak
pertumbuhan ekonomi.

Namun, Aviliani menilai justru masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah masih
cenderung akan berjaga-jaga seperti menyimpang uang di perbankan, ketimbang
membelanjakannya. Pasalnya, meskipun mendapatkan THR, masyarakat dilarang untuk
melakukan mudik lebaran.

"Jadi kalau kita lihat data memang menunjukkan orang kelas menengah ke bawah dengan
simpanan Rp100 juta ke bawah itu justru meningkat di bank. Itu berarti orang masih berjaga-
jaga akan terjadi apa-apa atau tidak, sehingga mereka masih menyimpang uangnya di bank,"
jelas Aviliani dalam diskusi virtual, Senin (26/4/2021).

Selain itu, Aviliani juga mengatakan insentif harus disalurkan juga ke tempat-tempat di mana
masyarakat dapat melakukan belanja, seperti tempat wisata.

Namun, Aviliani mengingatkan bahwa penyaluran insentif ke tempat wisata atau pusat
perekonomian juga harus didukung dengan penerapan protokol kesehatan. Dia merujuk pada
kasus Covid-19 di Indonesia yang kini terlihat kembali naik.
"Menurut saya ini yang lemah di protokol kesehatannya di tempat-tempat umum sehingga
menyebabkan meningkatnya lagi kasus. Maka itu harus seimbang antara pembayaran dengan
lokasi-lokasi di mana masyarakat bisa spending. Jadi ada uang, juga tidak bisa spending,"
jelasnya.

Adapun, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran
(SE) Menaker No. M/6.HK.04/IV/2021. SE tersebut salah satunya mengatur batas waktu bagi
para pemilik usaha untuk membayarkan THR kepada pekerja.
Ditujukan kepada para pemilik usaha, Menaker berharap agar para pengusaha bisa ikut
membantu pemerintah dalam upaya memenuhi target pertumbuhan ekonomi, dengan
membayarkan THR kepada pekerja sesuai dengan peraturan dan tepat waktu.

Pada Surat Edaran, pemerintah mewajibkan THR untuk dibayarkan penuh dan tepat waktu atau
maksimal tujuh hari sebelum hari raya. Apabila perusahaan masih terdampak pandemi Covid-
19, maka dapat melakukan dialog secara kekeluargaan dengan para pihak dan diberikan
kelonggaran batas pembayaran sampai satu hari (H-1) sebelum hari raya keagamaan, dalam hal
ini Idulfitri.

"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di perundang-undangan," kata Menaker dalam diskusi virtual, Senin (26/4/2021).

262