Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Pertama, Aviliani mengatakan pemerintah perlu mengalokasikan belanja ke pembangunan
infrastruktur. "Pemerintah harus belanja lebih cepat dari pembangunan infrastruktur karena itu
paling banyak menyerap tenaga kerja," katanya dalam virtual, Senin (26/4/2021).

Kedua, pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberian bantuan untuk yang orang
yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Aviliani menyebut pemerintah harus tepat
waktu dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Belanja pemerintah dalam sektor tersebut, kata Aviliani, memiliki multiplier effect kepada
masyarakat dan swasta. "Biasanya kalau pemerintah belanja, swastanya jalan, masyarakat akan
kena dampak," ujarnya.

Di luar faktor belanja, Aviliani mengatakan pemerintah perlu memerhatikan lokasi maupun
fasilitas tempat masyarakat melakukan spending seperti tempat wisata. Dia menilai penutupan
lokasi wisata karena penyebaran Covid-19 menyebabkan masyarakat tidak memiliki tempat
untuk berbelanja.
Selain itu, pemerintah mendorong pemilik usaha untuk segera menyalurkan tunjangan hari raya
(THR) bagi pekerja untuk mendorong konsumsi masyarakat. Melalui Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan untuk pemilik usaha, THR diharapkan dapat membantu konsumsi masyarakat
sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pada Surat Edaran, pemerintah mewajibkan THR untuk dibayarkan penuh dan tepat waktu atau
maksimal tujuh hari sebelum hari raya. Apabila perusahaan masih terdampak pandemi Covid-
19, maka dapat melakukan dialog secara kekeluargaan dengan para pihak dan diberikan
kelonggaran batas pembayaran sampai satu hari (H-1) sebelum hari raya keagamaan, dalam hal
ini Idulfitri.

"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di perundang-undangan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam diskusi virtual, Senin
(26/4/2021).

258