Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Menaker Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi
dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.

Untuk itu, Ida meminta Gubernur dan Bupati atau Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah
bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR
Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Ida menjelaskan, langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai
kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.

Selanjutnya kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang
bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Selain itu, ia meminta Gubernur dan Bupati atau Wali Kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Lebih lanjut ia menyatakan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak
mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan.

"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada Gubernur, Walikota dan Bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif," ungkapnya.***.

256