Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 253

Plt.  Kepala  Disnakertrans  Surakarta,  Sgus  Sutrisno  menjelaskan,  imbauan  tersebut  sudah
              disosialisasikan melalui website, sosial media, dan media massa. Pihaknya mengikuti dan juga
              memperhatikan  terkait  pelaksanaan  SE  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan,  yang  intinya
              perusahaan wajib memberikan THR.

              Undang-undang Ketenagakerjaan tentang THR diatur dalam UU No. 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
              Hari  Raya  Keagamaan  bagi  Pekerja/Buruh  di  Perusahaan.  Dinyatakan,  pemberian  THR
              Keagamaan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pengusaha  kepada
              pekerja/buruh.

              "Kecuali pada perusahaan yang terdampak Covid-19, disarankan untuk berdialog dengan serikat
              pekerja  atau  perwakilan  karyawan  dan  memberikan  bukti  bila  tidak  dapat  melaksanakan
              ketentuan sesuai SE tersebut," terangnya pada media, Senin (26/4/2021).

              Perusahaan  terdampak  Covid-19  diimbau  menyampaikan  pada  Dinas  apabila  tidak  mampu
              secara  finansial  untuk  memberi  THR  secara  langsung.  Kemudian  melakukan  dialog  antara
              perusahaan dan karyawan yang hasil kesepakatannya dilaporkan ke Dinas.

              Ini kewajiban, tidak boleh tidak memberi THR, cuma caranya, kalau yang mampu membayarkan
              THR secara langsung, tetapi bagi yang terdampak THR diberikan sesuai kesepakatan antara
              perusahaan dan karyawan misalnya dicicil.

              "Harapannya kita imbau kepada seluruh pengusaha dan karyawan saling mengerti. Karyawan
              punya  hak  menerima  THR  dengan  melakukan  kewajiban  bekerja  dan  perusahaan  punya
              kewajiban membayar THR," tegas Agus.

              Bagi masyarakat yang ingin melaporkan apabila ada masalah terkait THR, Disnakertrans Solo
              membuka  saluran  aduan  melalui  whatsapp,  sosial  media  atau  datang  langsung  ke  kantor
              Disnakrtrans.  Dengan  format  nama,  alamat,  nama  perusahaan,  alamat  perusahaan  dan
              aduannya.

              Berdasarkan data, saat ini yang resmi melapor melalui sosial media Walikota baru satu dan sudah
              ditangani  Disnakertrans.  Sedangkan  tahun  lalu  hanya  ada  6  saja  yang  laporan  dari  900-an
              perusahaan yang terdaftar Disnakertrans.
              "InsyaAllah  di  kota  Solo  kondusif,  tidak  perlu  turun-turun  ke  jalan  saat  Mayday.  Kalau
              berkerumun  malah  kena  pasal  lebih  rumit  lagi,  kan  susah.  Semoga  semua  perusahaan  bisa
              membayar tepat waktu H-7," kata Agus.

              (rum) (and_).






















                                                           252
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258