Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 251
Menurutnya, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR
berupa nota pemeriksaan, sampai dengan rekomendasi kepada gubernur, wali kota/bupati
setempat, untuk mengenakan sanksi administratif.
"Ada denda jika tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan waktu. Denda sebesar 5%
dari akumulasi nilai THR-nya sendiri, baik ada sanksi administrasi dan juga ada dendanya," kata
Ida Fauziyah dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9: THR Dorong Konsumsi, secara daring, Senin
(26/4).
Ida berharap, pengusaha dapat membayar THR secara tepat waktu, mengingat pemerintah
sudah memberikan banyak insentif demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Menaker
menegaskan, THR bisa dimanfaatkan para pekerja atau buruh untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurut Ida, pelaksanaan THR tahun ini juga sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian.
Karena itu, pembayaran THR paling lambat dibayarkan kepada pekerja atau buruh H-7 sebelum
Lebaran. Ida mengatakan, perusahaan yang masih terdampak pandemi covid-19 harus tetap
membayar THR kepada pekerja atau buruh paling lambat H-1 lebaran. Namun dengan catatan,
harus melampirkan laporan keuangan internal.
"Seperi tadi sudah dijelaskan, pemerintah telah memberikan banyak insentif, banyak stimulus
kepada dunia usaha," kata Menaker.
Posko THR 2021 Pada kesempatan itu, Menaker Ida mengajak serikat pekerja maupun
pengusaha untuk terlibat memantau secara langsung Posko THR 2021. Menurut Ida, Posko THR
2021 sudah ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Ida menuturkan, melalui Posko THR 2021 maka akan terlihat bagaimana perkembangan
pembayaran THR yang terlapor di posko Kementerian Ketenagakerjaan maupun yang ada di
provinsi seluruh Indonesia.
"Jangan pernah ragu, karena teman-teman saya ajak untuk memantau secara langsung. Baik
teman-teman serikat buruh, pengusaha saya juga minta untuk melakukan pemantauan secara
langsung," ucap dia.
Menaker telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kemenaker, lanjut Ida, masih periksa, mengawasi dan memanggil 103 perusahaan yang
dilaporkan belum mencairkan THR Keagamaan 2020. Menaker sampaikan, penunggakan
pembayaran THR ini masuk dalam perselisihan hubungan industrial.
Ida sampaikan, ada 410 laporan diterima per 4 Juni 2020. Sudah 307 membayarkan kewajiban
THR. Ada lima perusahaan yang direkomendasi sanksi administrative dan tersebar di wilayah
provinsi Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Terkait pelaksanaan THR 2021, Menteri Ida menuturkan bahwa pihaknya melalui Posko THR
2021 sudah menerima 194 laporan selama kurun waktu 20 sampai 23 April 2021. Jumlah
tersebut terbagi dari 119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.
Menaker Ida menyatakan, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh tim
penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemenaker.
(Maidian Reviani).
250
