Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 255

BUKAN THR, BELANJA PEMERINTAH JADI KUNCI DONGKRAK PERTUMBUHAN
              EKONOMI
              Jakarta  Ekonom  Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance  (Indef),  Aviliani
              mengatakan, Tunjangan Hari Raya ( THR ) tak cukup mendorong konsumsi di triwulan II 2021.
              Sebab, masyarakat cenderung masih akan menyimpan dana dibanding membelanjakan uang di
              masa pandemi Virus Corona.

              "Kalau ada THR diharapkan bisa belanja, tapi kan tidak boleh pulang kampung. Kalau kita lihat
              memang data menunjukkan orang kelas menengah bawah dengan tabungan 100 juta ke bawah,
              itu  masih  menyimpan  di  bank.  Mereka  masih  jaga-jaga,"  ujar  Aviliani  dalam  diskusi  daring,
              Jakarta, Senin (26/4).

              Dia menjelaskan, meskipun THR dibayar penuh tahun ini belum tentu konsumsi akan langsung
              terangkat  sesuai  dengan  harapan  pemerintah.  Hal  ini  karena  masyarakat  masih  akan
              mengutamakan kebutuhan primer.
              "THR dibayar penuh, itu masih akan disimpan. Kebutuhan sekunder lebih dikurangi, karena lebih
              mengutamakan kebutuhan primer. Itu menyebabkan DPK naik. Makanya perlu memang tidak
              hanya sekedar THR, aturan itu harus bagaimana masyarakat itu mengeluarkan dana. Misalnya
              tempat wisata, mal dibuka yang penting prokes di tempat umum," jelasnya.
              Dengan  demikian  di  Triwulan  II-2020,  faktor  yang  diharapkan  menjadi  penggerak  konsumsi
              adalah  belanja  pemerintah.  Belanja  tersebut  dapat  berupa  pembangunan  infrastruktur  yang
              semakin masif serta bantuan sosial terhadap korban PHK dengan oenghasilan di bawah Rp5 juta.

              "Pemerintah harus lebih gencar belanja lebih cepat dari pembangunan infrastruktur karena itu
              paling banyak menyerap tenaga kerja. Pembayaran BLT, lalu orang yang di PHK di bawah Rp5
              juta itu harus tepat waktu juga," jelasnya.

              "Karena hingga kini belanja ini yang terlambat, padahal menjadi multiflier efect kepada swasta
              dan masyarakat. Ini yang perlu diperbaiki. Kalau pemerintah belanja, swasta jalan, masyarakat
              akan kena dampak," tandasnya.

              Anggun P. Situmorang Merdeka.com
































                                                           254
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260