Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 260
Judul Tinggal Lapor, Posko THR Sudah Ada Di 34 Provinsi
Nama Media inews.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.inews.id/finance/bisnis/tinggal-lapor-posko-thr-sudah-
ada-di-34-provinsi
Jurnalis Michelle
Tanggal 2021-04-26 18:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko
THR -nya, jadi silakan kalau (pekerja, Red) mau lapor
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya meminta gubernur dan bupati/wali kota
untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan
berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan keuangan tersebut selanjutnya
dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan serta
memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah lain yang kami minta yaitu
melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah
dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan
peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan
pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah, menyatakan Posko Tunjangan Hari Raya (
THR ) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Ida mengatakan, Posko
THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.
259
