Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 265
Ida menjelaskan bahwa pihak serikat pekerja dan pengusaha secara periodik dapat melihat
bagaimana kemajuan pembayaran THR dari berbagai pengaduan yang dilaporkan baik kepada
pemerintah pusat maupun daerah.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk Posko THR 2021 di
pusat dan terdapat juga posko di seluruh provinsi Indonesia untuk mengatasi keluhan terkait
penyaluran tunjangan tersebut.
Sampai dengan 23 April 2021, Posko THR Kemnaker sudah menerima 194 laporan yang terbagi
atas 119 konsultasi dan 75 pengaduan.
"Jadi saya kira jangan pernah ragu, karena teman-teman saya ajak untuk memantau secara
langsung," kata Ida.
Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan bahwa terdapat denda dan sanksi administratif
jika pengusaha terlambat membayar atau bahkan tidak membayar THR keagamaan.
Sanksi dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau
sebagian alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.
Terkait aduan THR tahun lalu, yang diberikan dispensasi pembayaran bertahap bagi perusahaan
terdampak pandemi, Ida mengatakan terdapat 410 aduan yang masuk ke Kemnaker.
Dari ratusan aduan itu di antanya 307 perusahaan sudah melakukan pemeriksaan serta
pembinaan dengan THR telah dibayar. Sisa 103 perusahaan sedang menjalankan pemeriksaan
pengawas dan pemanggilan dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Di antara 307 perusahaan itu terdapat lima perusahaan direkomendasikan mendapat sanksi
administratif yang berada di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Riau.
264
