Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Judul Perusahaan Tak Bayar THR, Terancam Sanksi Tegas
Nama Media industry.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.industry.co.id/read/84861/perusahaan-tak-bayar-thr-
terancam-sanksi-tegas
Jurnalis Kormen Barus
Tanggal 2021-04-27 08:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang mengindahkan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruhnya. Sanksi tegas yang akan diberikan yakni,
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, penghentian sebagian,
penghentian seluruh produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

PERUSAHAAN TAK BAYAR THR, TERANCAM SANKSI TEGAS

Jakarta, FMB9 - Pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang mengindahkan Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruhnya. Sanksi tegas yang akan diberikan
yakni, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, penghentian
sebagian, penghentian seluruh produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

"Dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pelaksanaan THR," ujar
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat
9 (FMB9) bertajuk "THR Dorong Konsumsi" Senin (26/4/2021).

Pemberian sanksi tersebut, akan direkomendasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada
perusahaan yang tidak menjalankan SE. Kemudian, rekomendasi itu, harus ditindak lanjuti oleh
pemerintah daerah (Pemda) terkait untuk pemberian sanksi sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan.

"Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kami meminta kepada gubernur, bupati wali kota
untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya memperhatikan rekomendasi," tutur Menteri
Ida. Dalam mengoptimalkan sanksi-sanksi tersebut, Kemenaker telah membentuk Posko THR
yang berada di seluruh provinsi. Guna memastikan perusahaan-perusahaan di setiap provinsi
membayarkan THR para pekerja sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan.

Dalam pengawasannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari mulai instansi
pemerintah terkait, dinas ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Pemangku
kepentingan itu akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan THR sesuai

2