Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

dengan aturan di atas. "Alhamdulillah sampai hari ini 34 provinsi di Indonesia ini telah
membentuk posko THR," kata Ida.
Demi memudahkan, para pekerja menyampaikan keluhannya tersebut, Posko dapat diakses
secara dalam jaringan (daring). Sehingga, pekerja yang terindikasi tidak mendapatkan THR
dapat melakukan pelaporan melalui gawai pintar yang dimilikinya.

"Posko THR ini dalam bentuk online dan offline. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya bisa
diakses secara online," imbuhnya.

Mekanisme pelayanan posko di atas akan dilakukan secara cepat, ketika mendapat laporan dari
pekerja yang belum mendapatkan THR. Maka, Pemda terkait akan segera menerjunkan
jajarannya ke perusahaan yang dilaporkan. Dinas terkait akan melakukan pemeriksaan yang
melibatkan berbagai pihak terkait dengan kebijakan pelaksanaan THR. Bila terbukti, maka
perusahaan akan didorong melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan membayarkan THR
sesuai aturan yang berlaku.
"Kepala Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi untuk selanjutnya memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pembayaran THR,' katanya. Apabila,
perusahaan tetap tidak membayarkan THR seperti yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku,
maka langsung diberikan tindakan tegas sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan
perusahaan tersebut.

Ida menjamin, Posko yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat komitmen perusahaan
dalam memberikan THR kepada pekerjanya. Berkaca, dari pengalaman-pengalaman yang lalu,
tepatnya pada 2020 ratusan kasus sudah ditindaklanjuti oleh posko tersebut. Dari total sekitar
410 aduan yang diterima oleh posko tersebut, ada sekitar 307 perusahaan yang telah
memberikan THR kepada pekerjanya. Kemudian, sisanya sebayak 103 sedang dalam proses
tindak lanjut sesuai dengan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. "Seluruhnya sudah
dapat diselesaikan baik dalam bentuk sanksi tegas maupun pembayaran THR sesuai dengan
aturan yang berlaku," pungkasnya.

3