Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

DEPENAS SEBUT PENGUSAHA YANG BENAR TAAT REGULASI BAYAR THR

Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas menegaskan bahwa pengusaha wajib mentaati
regulasi pemerintah, khususnya mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada
perayaan Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021.

“Pengusaha yang benar itu pengusaha yang taat kepada regulasi, taat kepada aturan yang ada.
Kelonggaran semacamnya juga sudah difasilitasi, saya kira tidak ada alasan untuk tidak
dilaksanakan,” kata Wakil Ketua Depenas, Adi Mahfudz Wuhadji dalam diskusi daring FMB 9 di
Jakarta, Senin 26 April 2021.

Adi yang juga Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) ini mengatakan keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan Surat Edaran
mengenai pembayaran THR secara penuh pada Lebaran 2021 telah dikomunikasikan terlebih
dahulu dengan stakeholder terkait. Sehingga, tidak ada alasan untuk tak membayarkan THR.

“Regulasi harus ditegakkan, tidak boleh abu-abu. Yang penting juga sudah dikomunikasikan
dengan kami dengan informasi yang cukup jelas. Saya kira pendekatan yang disampaikan
Menaker sudah tepat, bagi pengusaha yang mampu tidak ada alasan apapun untuk tidak
dibayarkan,” ujar Adi.

Ia juga menyampaikan pada prinsipnya seluruh pengusaha sepakat THR merupakan hak pekerja
yang harus dibayarkan. THR juga sebagai bentuk memacu produktivitas pekerja dan bentuk rasa
syukur pengusaha dalam keberlangsungan usahanya. Namun, Adi mengakui dan tidak dapat
dipungkiri bahwa sejumlah sektor masih belum bangkit dari keterpurukan akibat pandemi
COVID-19. Oleh karena itu, ia meminta perusahaan mengedepankan dialog dengan pekerja guna
menemukan solusi yang ideal mengenai pembayaran THR.

“Bagi yang tidak mampu membayar tepat waktu sebaiknya kedepankan dialog. Bagi yang sama
sekali tidak mampu, seyogyanya ada kesepakatan bersama,” ujar Adi.
Sedangkan, Menteri Ketenagakaerjaan Ida Fauziyah mengatakan kewajiban pengusaha untuk
membayarkan THR pekerja atau buruh secara penuh, telah mempertimbangkan kondisi
perekonomian dan telah dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.

“Pelaksanaan THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita. Pemerintah
sudah memberikan banyak insentif, stimulus kepada dunia usaha dan sebelum saya
mengeluarkan surat edaran ini kami telah melakukan diskusi dengan stakeholder yang ada,” ujar
Ida.

Adapun, Menaker telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021
melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Berdasarkan
SE tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.
Ketidakmampuan membayar THR dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan
secara transparan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan.

327