Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 330
Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan Ida menjelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu
membayar THR H-7, maka diharuskan berdialog secara kekeluargaan dengan para pekerjanya.
"Membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut dan kami
memberikan kelonggaran H-1. Ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran THR yang telah
ditentukan," jelas Ida dalam webinar FMB9 pada Senin (26/4/).
Berdasarkan SE tersebut, ketidakmampuan pembayaran tepat waktu tersebut harus dibuktikan
dengan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan. Kemudian, dilaporkan ke
Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat H-7 Idul Fitri.
"Jadi kesepakatannya disampaikan H-7, dan kelonggarannya sampai H-1," sambungnya.
Dia berharap para pengusaha untuk dapat membayarkan THR pekerja tepat waktu. Terlebih lagi,
pemerintah juga sudah memberikan banyak insentif untuk sektor usaha.
Pembayaran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
"Dengan pembayaran THR ini, pemerintah berharap sekali akan meningkatkan daya beli
masyarakat, mendorong konsumsi masyarakat dan akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi
kita," jelasnya.
Reporter: Andina Librianty Sumber: Liputan6.com.
329
