Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 334
MENAKER: PERUSAHAAN TAK BAYAR THR BAKAL DIKENAI SANKSI TEGAS
Timlo.net -- Pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang mengindahkan Surat Edaran
(SE) Menaker tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Sanksi tegas yang akan diberikan yakni, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara, penghentian sebagian, penghentian seluruh produksi hingga
pembekuan kegiatan usaha.
"Dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pelaksanaan THR," ujar
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah ketika berdiskusi pada Forum Merdeka Barat 9
(FMB9) yang bertajuk "THR Dorong Konsumsi" Senin (26/4).
Pemberian sanksi tersebut, akan direkomendasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan di atas.
Kemudian, rekomendasi itu, harus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait untuk
memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
"Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kami meminta kepada gubernur, bupati wali kota
untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya memperhatikan rekomendasi," tuturnya.
Dalam mengoptimalkan sanksi-sanksi tersebut, kini pihaknya sudah membentuk Posko THR yang
berada di seluruh provinsi. Guna memastikan perusahaan-perusahaan di setiap provinsi
membayarkan THR para pekerja sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pihaknya.
Dalam pengawasan kali ini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari mulai instansi
pemerintah terkait, dinas ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Pemangku
kepentingan itu akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan THR sesuai
dengan aturan di atas.
"Alhamdulillah sampai hari ini 34 provinsi di Indonesia ini telah membentuk posko THR," kata
Menaker -seperti dilansir laman infopublik.id Demi memudahkan, para pekerja menyampaikan
keluhannya tersebut, posko dapat diakses secara dalam jaringan (daring). Sehingga, pekerja
yang terindikasi tidak mendapatkan THR dapat melakukan pelaporan melalui gawai pintar yang
dimilikinya.
"Posko THR ini dalam bentuk online dan offline Berbeda dengan tahun lalu yang hanya bisa
diakses secara online," imbuhnya.
Mekanisme pelayanan posko di atas akan dilakukan secara cepat, ketika mendapat laporan dari
pekerja yang belum mendapatkan THR. Maka, Pemda terkait akan segera menerjunkan
jajarannya ke perusahaan yang dilaporkan.
Dinas terkait akan melakukan pemeriksaan yang melibatkan berbagai pihak terkait dengan
kebijakan pelaksanaan THR. Bila terbukti, maka perusahaan akan didorong melakukan dialog
untuk mencapai kesepakatan membayarkan THR sesuai aturan yang berlaku.
"Kepala Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi untuk selanjutnya memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pembayaran THR,' katanya.
Apabila, perusahaan tetap tidak membayarkan THR seperti yang diamanatkan oleh aturan yang
berlaku. Maka, langsung diberikan tindakan tegas sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan
perusahaan tersebut.
333
