Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 337

"Pelaksanaan THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita. Pemerintah,
              tadi sudah dijelaskan, memberikan banyak insentif, banyak stimulus kepada dunia usaha," kata
              Menaker Ida dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 yang dipantau dari Jakarta pada Senin.

              Sebelumnya, Menaker Ida telah mengeluarkan edaran THR 2021 yang mewajibkan pengusaha
              untuk membayar tunjangan tersebut paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.

              Untuk  perusahaan  yang  kondisi  perekonomiannya  masih  terdampak  pandemi  COVID-19,
              diberikan  dispensasi  paling  lambat  sehari  sebelum  hari  raya  dengan  syarat  harus  mencapai
              kesepakatan  dengan  pekerja  dalam  dialog  yang  dilakukan  berdasarkan  laporan  keuangan
              internal.

              Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing
              daerah.

              Ida  mengatakan  edaran  THR  itu  dikeluarkan  setelah  melakukan  dialog  dengan  pemangku
              kepentingan pemerintah, pekerja dan pengusaha di Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Dewan
              Pengupahan Nasional.

              "Harapannya  sekali  lagi  karena  pemerintah  sudah  memberikan  banyak  insentif  harapannya
              adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR ini," kata Ida.

              Dengan  pembayaran  THR  tepat  waktu  tersebut  Ida  mengatakan  pemerintah  mengharapkan
              dapat  mendorong  daya  beli  masyarakat  dan  membantu  Indonesia  untuk  mencapai  target
              pertumbuhan ekonomi.

              Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz yang berasal
              dari unsur pengusaha mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Menaker Ida terkait THR.

              Dia  mengingatkan  bagi  pengusaha  yang  mampu  kiranya  membayarkan  THR  sesuai  dengan
              regulasi yang ada.

              "Namun demikian jika sekiranya tidak ada kesanggupan, Ibu Menaker juga memberikan solusi
              tadi  yaitu  adanya  suatu  diskusi  mengedepankan  dialog  antara  pekerja  dan  pengusaha  itu
              sendiri," katanya

































                                                           336
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342