Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 339
Ida Fauziyah mengatakan bahwa dari hasil dialog antara pengusaha dan perwakilan pekerja
mengenai pembayaran THR, harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-
masing.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dispensasi kepada perusahaan untuk membayarkan
THR paling lambat satu hari sebelum hari raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam surat edaran itu, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan kepada pekerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan di peraturan perundang-undangan," kata Ida.
Lebih lanjut, Menaker juga mengingatkan pengusaha yang terlambat membayar atau tidak
membayarkan THR bisa kena denda dan sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan
usaha.
Menaker meminta para kepala daerah menegakkan ketentuan tersebut dan memperhatikan
rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.
Pemerintah sudah membentuk Posko THR 2021 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta dan 34 provinsi untuk melayani keluhan mengenai pembayaran THR.
Sampai 23 April 2021, Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima 194 laporan
yang meliputi 119 konsultasi dan 75 pengaduan mengenai masalah pembayaran THR. (Antara)
338
