Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 332
"Ketidakmampuan perusahaan membayar THR tepat waktu, dibuktikan dengan laporan
keuangan internal secara transparan dan dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan," ujar Ida dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).
Ida melanjutkan, pemerintah dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6.HK.04/IV/2021
mewajibkan pembayaran THR dilakukan minimal 7 hari sebelum hari raya. Namun, bagi
perusahaan yang masih memiliki hambatan diberi kelonggaran hingga H-1.
"Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan yaitu H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara
kekeluargaan dengan etikad baik dan membuat waktu pembayaran tertulis THR hingga H-1,"
jelasnya.
Pelonggaran pemberian THR hingga H-1 dilakukan untuk meminimalisir perusahaan yang
mangkir membayar THR. Kemnaker hingga kini telah membuka posko aduan THR di seluruh
Indonesia yang dipantau oleh Walikota maupun Bupati serta Disnaker setempat.
"Jadi kesepakatan H-7 tapi dispensasinya sampai H-1. Ini dalam rangka memberikan kepastian
hukum. Keluhan dan konsultasi kami meminta Bupati Walikota menegakkan hukum sesuai
kewenangannya dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Disnaker," tandasnya.
331
