Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 393
Judul Menaker: Dispensasi Tak Hilangkan Kewajiban Pengusaha Bayar THR
Nama Media bisnis.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210426/12/1386405/menaaker-
dispensasi-tak-hilangkan-kewajiban-pengusaha-bayar-thr
Jurnalis Newswire
Tanggal 2021-04-26 15:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-
19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta
untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan iktikad baik
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban
membayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan dispensasi yang diberikan pemerintah
kepada perusahaan yang terdampak pendemi Covid-19 tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini. "Bagi perusahaan yang
masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan H-
7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan iktikad baik,"
katanya, dikutip dari Antara, Senin (26/4/2021).
MENAKER: DISPENSASI TAK HILANGKAN KEWAJIBAN PENGUSAHA BAYAR THR
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan dispensasi yang diberikan
pemerintah kepada perusahaan yang terdampak pendemi Covid-19 tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini.
"Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan
dengan iktikad baik," katanya, dikutip dari Antara, Senin (26/4/2021).
Menurutnya, hasil dialog antara pengusaha dan perwakilan pekerja mengenai pembayaran THR
harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
392