Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 398
Selain hadir secara offline di pusat dan daerah, Posko THR juga bisa diakses melalui online dan
call center yang telah disediakan.
Mengenai teknik pengawasannya, Kemnaker setelah menerima pengaduan dari Posko THR akan
secara periodik melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
Selanjutnya, memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan
THR 2021.
Selanjutnya Pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha maupun pekerja untuk
berdialog terkait pelaksanaan pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan, dan
menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan
THR H-7, maka diberikan relaksasi sampai H-1.
Jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, dia mengimbau Gubernur, Wali Kota
hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Sanksi ini
berupa administratif dan denda.
"Ada denda jika tidak bisa membayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5 persen dari akumulasi
nilai THR-nya sendiri," ungkap Menteri Ida.
Reporter: Andina Librianty Sumber: Liputan6 [bim].
397
