Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

pada akhirnya dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi kita," katanya dalam dialog FMB 9,
Senin (26/4/2021).
Ida mengatakan situasi ekonomi saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan periode Lebaran
tahun lalu. Dengan perekonomian yang berada pada fase pemulihan, Ida menilai kondisi
keuangan pengusaha sudah membaik dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat
waktu.

Apalagi, pemerintah sejak tahun lalu telah memberikan berbagai insentif kepada pengusaha.
Misalnya, pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk UMKM, pembebasan
PPh Pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta pengurangan
angsuran PPh Pasal 25.

Pada perusahaan yang masih mengalami kesulitan keuangan, Ida juga memberikan kelonggaran
berupa penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, asal melakukan dialog dengan
para pekerja dan menyampaikan laporan keuangannya.
Hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut harus dibuat secara tertulis dan
dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelum H-7 Lebaran. "Ini tidak menghilangkan
kewajiban membayar THR sesuai besaran dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Mengenai besaran THR, Ida menyebut nominalnya senilai 1 bulan upah bagi pekerja yang masa
kerjanya 12 bulan atau lebih, serta nilai proporsionalitas bagi pekerja dengan masa kerja lebih
dari 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan.

Pada pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada sanksi
5% dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. Adapun pada pengusaha yang
tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas usaha.

Ida menambahkan saat ini Kemenaker telah membentuk posko untuk penyampaian aduan
mengenai pembayaran THR, baik secara online, melalui telepon, atau bertatap muka dengan
menerapkan protokol kesehatan. Pembentukan posko THR juga telah diikuti 34 provinsi di
Indonesia. (kaw).

399