Page 402 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Ia meminta, kepada para gubernur untuk membentuk posko THR dan melaporkan
ketenagakerjaan. Pembentukan posko THR ini, sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan
mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas
ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Setelah mendapat laporan, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan THR
berupa nota pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur dan atau walikota
setempat untuk pengenaan sanksi.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementarai atau seluruh alat produksi hingga pembekuan usaha. Sedangkan sanksi maupun
denda sebesar 5 lima persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan.

"Harapannya adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR. Pemerintah
berharap sekali ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mencapai
target pertumbuhan ekonomi kita," ujar Menaker.

Menaker telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran. (*).

401