Page 452 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Judul Menaker Ingatkan Karyawan Masa Kerja 1 Bulan Sudah Berhak Dapat
THR
Nama Media riaubisnis.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://riaubisnis.id/news/detail/4990/menaker-ingatkan-karyawan-
masa-kerja-1-bulan-sudah-berhak-dapat-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-26 15:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diberikan kepada buruh atau pekerja yang
memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih yang mempunyai Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR adalah pendapatan non upah yang wajib
dibayarkan pengusaha kepada buruh dan keluarganya paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan. Besarannya 1 bulan dari upah dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus,
lalu proporsionalitas masa kerja

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR tahun ini sudah
mempertimbangkan kondisi perekonomian kita pemerintah sudah memberikan insentif dan
stimulus kepada pelaku usaha. Saya sampaikan sebelum Surat Edaran dikeluarkan, sudah
dilakukan diskusi dengan para stakeholder

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Terkait dengan
kegiatan jelang Lebaran ada yang didorong pemerintah gerakan perekonomian dengan
pembayaran THR

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) THR bisa mengungkit
1 persen PDB, sebab pembayaran THR totalnya baik dari sektor tenaga kerja, maupun ASN, TNI,
POLRI jumlahnya mendekati Rp150 triliun atau 1 persen dari pada dana yang akan beredar di
publik

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Terlihat dari big data
bank telah terjadi kenaikan cukup besar di April 32,48 persen ini sejalan dengan indeks keyakinan
konsumen

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dan ini sebagai akibat
dari pemerintah memberikan PPnBM yang untuk industri otomotif maupun DTP properti

451