Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 479
Judul Telat bayar THR, Menaker ingatkan denda 5% bagi perusahaan
Nama Media alinea.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.alinea.id/bisnis/telat-bayar-thr-menaker-ingatkan-denda-
5-bagi-perusahaan-b2c1292NQ
Jurnalis Annisa Saumi
Tanggal 2021-04-26 14:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada denda jika tidak mampu membayar
sesuai ketentuan waktu, denda 5% dari akumulasi nilai THR-nya sendiri
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami memberikan kelonggaran sampai H-1.
Ketidakmampuan membayar THR tepat waktu harus dibuktikan dengan laporan keuangan
internal perusahaan secara transparan dan dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat,
paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan denda menanti bagi pengusaha yang tidak
mematuhi ketentuan jadwal pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021. "Ada denda jika tidak
mampu membayar sesuai ketentuan waktu, denda 5% dari akumulasi nilai THR-nya sendiri,"
kata Ida, Senin (26/4). Sebagaimana diketahui, Kemenaker telah mengeluarkan surat edaran
bagi pengusaha untuk membayar THR tahun 2021 secara tepat waktu. Surat edaran tersebut
mewajibkan pengusaha membayar THR ke pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan.
TELAT BAYAR THR, MENAKER INGATKAN DENDA 5% BAGI PERUSAHAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan denda menanti bagi pengusaha yang tidak
mematuhi ketentuan jadwal pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021.
"Ada denda jika tidak mampu membayar sesuai ketentuan waktu, denda 5% dari akumulasi nilai
THR-nya sendiri," kata Ida, Senin (26/4).
Sebagaimana diketahui, Kemenaker telah mengeluarkan surat edaran bagi pengusaha untuk
membayar THR tahun 2021 secara tepat waktu. Surat edaran tersebut mewajibkan pengusaha
membayar THR ke pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
478
