Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 480

Apabila  perusahaan  masih  terdampak  Covid-19  dan  tidak  mampu  membayar  THR  H-7,
              Kemenaker meminta perusahaan tersebut untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dengan
              iktikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR
              tersebut.

              "Kami  memberikan  kelonggaran  sampai  H-1.  Ketidakmampuan  membayar  THR  tepat  waktu
              harus  dibuktikan  dengan  laporan  keuangan  internal  perusahaan  secara  transparan  dan
              dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
              keagamaan," ucap Ida.

              Apabila pengusaha tidak membayar THR sesuai ketentuan waktu sesuai peraturan UU, maka
              pengusaha  yang  tidak  membayar  THR  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  teguran  tertulis,
              pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksinya,
              dan pembekuan usaha.

              Ida menuturkan, peraturan ini berbeda dari tahun lalu karena selama pandemi, pemerintah telah
              memberikan banyak insentif bagi perusahaan.

              Pemerintah pun berharap ada kepatuhan dari pengusaha untuk membayarkan THR, sehingga
              ada  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  konsumsi  masyarakat,  terutama  yang  berasal  dari
              golongan pekerja.



















































                                                           479
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485