Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 502
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fuziyah mengingatkan, perusahaan untuk memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan.
Perhitungan pemberian THR diatur dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6.HK.04/IV/2021. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut, THR wajib dibayarkan
penuh dan tepat waktu kepada karyawan yang memenuhi kriteria. Karyawan yang telah bekerja
minimal 1 bulan atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR.
MENAKER INGATKAN KARYAWAN MASA KERJA 1 BULAN SUDAH BERHAK DAPAT
THR
- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fuziyah mengingatkan, perusahaan untuk memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja minimal 1
bulan. Perhitungan pemberian THR diatur dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6.HK.04/IV/2021.
Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut, THR wajib dibayarkan penuh dan tepat
waktu kepada karyawan yang memenuhi kriteria. Karyawan yang telah bekerja minimal 1 bulan
atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR.
"Diberikan kepada buruh atau pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus
atau lebih yang mempunyai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT)," ujarnya dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).
Menteri Ida menjelaskan, THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha
kepada buruh dalam rangka memperingati hari raya keagamaan. Besaran THR yang diberikan
sekitar 1 bulan upah atau proporsionalitas masa kerja 12 kali 1 bulan upah dengan masa kerja
1 bulan terus menerus tapi kurang dari 12 bulan.
"THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada buruh dan
keluarganya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Besarannya 1 bulan dari upah
dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus, lalu proporsionalitas masa kerja," jelasnya.
Dia menambahkan, bulan suci Ramadan dan Idul Fitri adalah bulan yang ditunggu umat Islam.
Disamping itu yang ditunggu oleh pekerja dan para buruh adalah pemberian THR. Karena itu
pemerintah mengatur pemberian pembayaran THR ini dalam surat edaran.
"Pemberian THR tahun ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita pemerintah
sudah memberikan insentif dan stimulus kepada pelaku usaha. Saya sampaikan sebelum Surat
Edaran dikeluarkan, sudah dilakukan diskusi dengan para stakeholder," tandasnya.
Menko Airlangga: THR Ungkit 1 Persen PDB Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) mampu mengungkit
ekonomi 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebab, dana THR diperkirakan
mencapai Rp150 triliun yang akan beredar di publik.
"Terkait dengan kegiatan jelang Lebaran ada yang didorong pemerintah gerakan perekonomian
dengan pembayaran THR," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara online, Jakarta, Jumat
(23/4).
"THR bisa mengungkit 1 persen PDB, sebab pembayaran THR totalnya baik dari sektor tenaga
kerja, maupun ASN, TNI, POLRI jumlahnya mendekati Rp150 triliun atau 1 persen dari pada
dana yang akan beredar di publik," sambungnya.
501