Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 502

Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fuziyah mengingatkan, perusahaan untuk memberikan Tunjangan
              Hari  Raya  (THR)  kepada  pekerja  atau  buruh  yang  memiliki  masa  kerja  minimal  1  bulan.
              Perhitungan  pemberian  THR  diatur  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor
              M/6.HK.04/IV/2021. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut, THR wajib dibayarkan
              penuh dan tepat waktu kepada karyawan yang memenuhi kriteria. Karyawan yang telah bekerja
              minimal 1 bulan atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR.



              MENAKER INGATKAN KARYAWAN MASA KERJA 1 BULAN SUDAH BERHAK DAPAT
              THR

              -  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fuziyah  mengingatkan,  perusahaan  untuk  memberikan
              Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja minimal 1
              bulan.  Perhitungan  pemberian  THR  diatur  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor
              M/6.HK.04/IV/2021.

              Seperti  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran tersebut, THR  wajib  dibayarkan  penuh  dan  tepat
              waktu kepada karyawan yang memenuhi kriteria. Karyawan yang telah bekerja minimal 1 bulan
              atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR.

              "Diberikan kepada buruh atau pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus
              atau lebih yang mempunyai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu
              Tidak Tertentu (PKWTT)," ujarnya dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).

              Menteri Ida menjelaskan, THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha
              kepada buruh dalam rangka memperingati hari raya keagamaan. Besaran THR yang diberikan
              sekitar 1 bulan upah atau proporsionalitas masa kerja 12 kali 1 bulan upah dengan masa kerja
              1 bulan terus menerus tapi kurang dari 12 bulan.

              "THR  adalah  pendapatan  non  upah  yang  wajib  dibayarkan  pengusaha  kepada  buruh  dan
              keluarganya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Besarannya 1 bulan dari upah
              dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus, lalu proporsionalitas masa kerja," jelasnya.

              Dia menambahkan, bulan suci Ramadan dan Idul Fitri adalah bulan yang ditunggu umat Islam.
              Disamping itu yang ditunggu oleh pekerja dan para buruh adalah pemberian THR. Karena itu
              pemerintah mengatur pemberian pembayaran THR ini dalam surat edaran.

              "Pemberian  THR  tahun  ini  sudah  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  kita  pemerintah
              sudah memberikan insentif dan stimulus kepada pelaku usaha. Saya sampaikan sebelum Surat
              Edaran dikeluarkan, sudah dilakukan diskusi dengan para stakeholder," tandasnya.
              Menko Airlangga: THR Ungkit 1 Persen PDB Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
              Airlangga Hartarto mengatakan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) mampu mengungkit
              ekonomi  1  persen  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia.  Sebab,  dana  THR  diperkirakan
              mencapai Rp150 triliun yang akan beredar di publik.

              "Terkait dengan kegiatan jelang Lebaran ada yang didorong pemerintah gerakan perekonomian
              dengan pembayaran THR," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara online, Jakarta, Jumat
              (23/4).
              "THR bisa mengungkit 1 persen PDB, sebab pembayaran THR totalnya baik dari sektor tenaga
              kerja, maupun ASN, TNI, POLRI jumlahnya mendekati Rp150 triliun atau 1 persen dari pada
              dana yang akan beredar di publik," sambungnya.

                                                           501
   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507