Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 52
5 PERUSAHAAN KENA SANKSI LALAI BAYAR THR, APA HUKUMANNYA?
Sebanyak 5 perusahaan dijatuhi sanksi akibat melanggar pembayaran tunjangan hari raya (THR)
di 2020. Kelima perusahaan itu berasal dari 410 perusahaan yang diadukan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, dari 410 aduan tersebut
sebanyak 307 perusahaan sudah selesai melalui pemeriksaan dan pembinaan. Nah 5 di
antaranya telah direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif.
"Kelima perusahaan itu tersebar di provinsi Riau, Jawa Barat dan DKI Jakarta," ucapnya dalam
acara diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9, Senin (26/4/2021).
Meski begitu menurutnya sebagian besar sudah membayarkan kewajiban THR-nya.
"Artinya perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR, baik yang terlambat bayar, yang
tertunda, maupun yang menyepakati pembayaran sesuai dan yang tidak sesuai dengan THR,"
tambahnya.
Lalu sebanyak 103 perusahaan masih dalam proses pemeriksaan pengawasan dan pemanggilan
oleh dinas ketenagakerjaan setempat.
"Untuk pelaksanaan nota pemeriksaan 1 dan 2, dimana beberapa di antaranya terkait dengan
permasalahan perselisihan dan sedang berproses sesuai dengan mekanisme PHI," ucapnya.
Sementara untuk tahun ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Isinya mewajibkan pengusaha
membayar THR H-7 Idul Fitri.
Meski begitu ada kompensasi yang bisa didapat para pengusaha jika bisnisnya masih terdampak
pandemi COVID-19 dan tak mampu bayar tepat waktu. Namun kelonggarannya hanya berupa
batas waktu pembayaran menjadi H-1 Idul Fitri. Artinya tetap wajib membayar THR.
Jika setelah diberikan dispensasi pengusaha masih tidak membayarkan THR pekerjanya sesuai
ketentuan, maka pengawas akan melakukan pemeriksaan hingga menghasilkan nota
pemeriksaan. Nota pemeriksaan itu akan dilengkapi dengan rekomendasi kepada para gubernur,
walikota atau bupati setempat untuk pengenaan sanksi administrasinya.
"Ada denda juga jika tidak mampu membayar sesuai ketentuan waktu. Denda itu sebesar 5%
dari akumulasi nilai THR-nya sendiri," tambah Ida.
Ida menambahkan denda itu dijatuhkan jika pengusaha tidak membayar sesuai ketentuan waktu
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk sanksinya
dikenakan mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.
"Sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian
atau seluruh alat produksinya, kemudian pembekuan kegiatan usahanya. Ada nota dari
pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh pengusaha," tegasnya.
51
