Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 50
Adapun dispensasi yang diberikan Kemenaker kepada perusahaan untuk membayarkan THR
paling lambat H-1 atau sehari sebelum Hari Raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Rezeki Nomplok! Tanggal Paling Telat & Besaran THR Pekerja Swasta Dalam surat edaran
tersebut, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR, sesuai dengan besaran yang
ditentukan di peraturan perundang-undangan," tegas Ida.
Ida mengingatkan, pengusaha yang terlambat membayar atau tidak membayarkan THR bisa
kena denda dan sanksi. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan
usaha.
Untuk itu, Menaker meminta para kepala daerah menegakkan ketentuan tersebut dan
memperhatikan rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan. Pemerintah sudah membentuk
Posko THR 2021 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta dan 34 provinsi. Posko akan
u melayani keluhan mengenai pembayaran THR.
Sampai 23 April 2021, Posko THR Kemenaker sudah menerima 194 laporan yang meliputi 119
konsultasi dan 75 pengaduan mengenai masalah pembayaran THR.
49
