Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 46
Nur menyatakan, dari 24 persusahaan yang ada di Kulonprogo, baru dua perusahaan tersebut
mengajukan keberatan, karena kondisi finansial belum stabil. Sehingga belum bisa menjanjikan
pembayaran THR sesuai dengan peraturan pemerintah yakni satu kali upah.
"Nanti apakah dibayarkan 50 atau 75 persen itu yang masih terus kami awasi," ujar Nur, kemarin
(26/4).
Nur menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan berdialog dengan pekerja. Serta memberikan
laporan secara transparan tentang kondisi perusahaannya. Kemudian untuk kewajiban
pembayaran THR, Nur menyampaikan bahwa perusahaan harus membayarkannya paling lambat
seminggu sebelum hari raya.
"Lebih dari itu, maka perusahaan dinyatakan tidak memberikan THR dan akan ada tindakan dari
badan pengawas perusahaan," terangnya.
Sebagai informasi, terkait dengan kemungkinan THR tidak dibayarkan kepada para pekerja di
tahun 2021 ini. Disnakertrans Kulonprogo juga telah mendirikan posko aduan yang tersedia
secara offline maupun online.
Sementara Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kulonprogo, Taufik
Riko KA menyampaikan bahwa pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha atau
perusahaan kepada buruh. Namun demikian diakuinya situasi pandemi memang sangat
berdampak pada finansial perusahaan.
Untuk itu, Taufik berharap agar pengusaha bisa terbuka dengan para pekerja terkait dengan
kondisi keuangan perusahaannya. Sehingga harapannya pekerja bisa memaklumi apabila THR
belum bisa dibayarkan secara penuh
"Apabila betul betul tidak bisa membayarkan THR-nya maka harus dibuktikan dengan laporan
keuangan dan disampaikan kepada pekerja," ujar Taufik (inu/bah/rg)
45
