Page 614 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

PEGAWAI OUTSOURCING DAN KONTRAK BERHAK DAPAT THR

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pekerja dengan status
outsourcing (alih daya), kontrak, atau pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima
tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Pembayaran THR ini sesuai dengan surat edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja di Perusahaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, seluruh pengusaha harus
membayar THR secara penuh kepada pekerjanya makasimal pada h-7 Lebaran.

"THR keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan," kata Indah di Jakarat, Senin (26/4/2021).
Indah menyebutkan, ada tiga jenis pekerja yang berhak memperoleh THR keagamaan. Pertama,
pekerja berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memilih masa kerja satu bulan secara terus
menerus atau lebih.

Kedua, pekerja berdasarkan PKWTT yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung
h-30 sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan
masa kerja berlanjut apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak asalkan telah bekerja selama satu bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," terangnya.

Indah menambahkan, pekerja berhak mendapatkan THR dengan besaran satu bulan upah. Ini
khususnya bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.

Sementara, pekerja dengan masa waktu kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR yang
dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

“Tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat memberikan THR yang nilainya lebih besar
dari peraturan perundang-undangan, di mana hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang
selama ini memang telah dilakukan oleh perusahaan,” tuturnya.

Baca juga: THR Tak Dibayar Full, Pekerja Bisa Melapor

Baca juga: Pengusaha Wajib Penuhi Kewajiban THR, Apindo Sulsel Pastikan Tertib

“Untuk pekerja yang bekerja harian, upah satu bulan dihitung dengan dua ketentuan. Ketentuan
tersebut adalah memiliki masa kerja 12 bulan dan masa kerja kurang dari 12 bulan,” pungkasnya.
(der/fin)

613