Page 616 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 616

ROMAN NASARU INGATKAN PEMERINTAH AWASI PEMBAYARAN THR BAGI
              PEKERJA
              Gorontalo - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru, meminta pemerintah
              daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan mengawasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari
              perusahaan kepada pekerja maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021.

              Roman  mengatakan,  mekanisme  pembayaran  THR  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang
              Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

              "Jangan  sampai  pemerintah  kecolongan,  ada  perusahaan-perusahaan  nakal  yang  hanya
              membayarkan  THR  sebesar  50  persen  kepada  pekerja.  Kontrol  pemerintah  melalui  Dinas
              Ketenagakerjaan harus ada," kata Roman, Senin di Gedung DPRD, Senin (26/4/2021).

              Tak  berhenti  sampai  di  situ,  Roman  meminta  Dinas  Ketenagakerjaan  turut  memastikan  dan
              membantu penyelesaian pembayaran THR. Mengingat, kata dia, THR merupakan hak pekerja
              yang harus dilindungi oleh negara.

              "Pengawasannya  jangan  hanya  setengah-setengah,  sebab  THR  adalah  hak  pekerja.  Bahkan
              dilindungi oleh negara," katanya.

              Selanjutnya, politikus Nasdem itu mendorong agar para pengusaha di daerah memiliki komitmen
              untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja atau karyawannya.
              "THR juga bagian dari roda perekonomian masyarakat, terlebih di tengah pandemi Covid-19
              sangat dibutuhkan oleh mereka," ujar Roman.

              Dia menambahkan, pemerintah tetap harus sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar
              kewajiban  pembayaran  THR  guna  meminimalisir  adanya  perusahaan  yang  hanya  membayar
              setengah dari semestinya.

              "Untuk mencegah hal tersebut, Dinas Ketenagakerjaan bisa lebih aktif melakukan dialog dan
              mediasi antara pekerja dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR," tukas Roman.

              "Ingat,  harus  ada  solusinya  sebab  THR  adalah  kewajiban.  Jangan  sampai  Covid-19  menjadi
              alasan perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar
              THR kepada pekerjanya," imbuh Roman.



























                                                           615
   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621