Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

34 PROVINSI MILIKI POSKO THR PASTIKAN PEMBAYARAN EFEKTIF

Tunjangan Pegawai, Kepala Daerah Harus Bisa Menegakkan Hukum

Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pembayaran THR dibutuhkan terutama bagi
perusahaan yang masih terdampak Covid-19.

JAKARTA - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di
seluruh Indonesia. Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi dan
kabupaten/kota seluruh Indonesia agar pelaksanaan koordinasi dan dialog menjadi lebih efektif.
"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya" kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah, dalam webinar Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di Jakarta, Senin (26/4).

Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi
perusahaan dalam pembayaran THR. Keterlibatan pemerintah daerah sangat dibutuhkan
terutama bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

"Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan," jelasnya.

Bentuk Kesepakatan

Lebih jauh, Menaker menjelaskan kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR
Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun
2021. Kesepakatan penundaan wakgu pembayaran dibuktikan dengan laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan.

Dia melanjutkan, laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan
setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ini tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR sesuai peraturan perundang-
undangan," ucapnya.

Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.

"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Menaker menekankan dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu
membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog. Dialog tersebut diharapkan dapat
menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan
perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR," tandasnya. ruf/N-3

73