Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

bisa dicicil atau ditunda tahun ini, pemerintah berharap THR dapat mendorong konsumsi
masyarakat dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada triwulan II-2021.

WAKTUNYA MEMBAYAR THR

Para pengusaha diingatkan untuk membayar tunjangan hari raya tepat waktu. Pembayarannya
diharapkan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah mengingatkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya atau THR
keagamaan karyawannya tepat waktu sesuai edaran. Selain konsumsi masyarakat, pembayaran
THR diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 11-2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin (26/4/2021), mengatakan, melalui kebijakan
pembayaran THR yang tidak bisa dicicil atau ditunda tahun ini, pemerintah berharap THR dapat
mendorong konsumsi masyarakat dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada
triwulan II-2021.

Pembayaran THR diharapkan mendorong peredaran uang sampai Rp 200 triliun selama
Ramadhan. "Harapannya, karena pemerintah sudah memberi banyak insentif, ada kepatuhan
(pengusaha) untuk membayar THR tahun ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan
pembayaran THR bisa mendongkrak produk domestik bruto (PDB) hingga 1 persen pada triwulan
11-2021. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan kondisi usaha, seperti kenaikan
indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur yang sudah memasuki zona ekspansi pada level
53,2 per Maret 2021. Kenaikan itu menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak survei
indeks manufaktur dimulai pada April 2011.
Pengusaha diberi waktu untuk membayar THR sampai tujuh hari sebelum Lebaran atau 7 Mei
2021. Perusahaan yang tidak mampu dipersilakan berdialog dengan pekerjanya untuk mencapai
kesepakatan. Namun, pembayaran THR hanya ditoleransi sampai satu hari sebelum Lebaran
atau 12 Mei 2021.

Ida meminta kepala daerah menegakkan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar THR
sesuai ketentuan. "Saya minta semua gubernur membuat posko THR dan melaporkannya ke
Kementerian Ketenagakerjaan. Perhatikan juga rekomendasi pemeriksaan pengawas," ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Organisasi,
Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Adi Mahfudz ikut mengingatkan pengusaha. Ia menilai
kebijakan pemerintah sudah pada porsinya dan pengusaha yang mampu pun tidak keberatan.
Sebab, pada intinya, membayar THR pekerja merupakan tanggung jawab pengusaha.
Meski demikian, per 23 April 2021, Posko THR Keagamaan 2021 Kemenaker mencatat, ada 194
laporan pembayaran THR yang masuk dalam waktu 20-23 April 2021. Jumlah itu terbagi atas
119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.

Adi mengatakan, beberapa pengusaha ada yang masih kesulitan membayar THR karena kondisi
usahanya belum pulih akibat pandemi. Meski pemerintah sudah menyediakan stimulus dan
relaksasi, kenyataannya tidak semua stimulus dapat diakses dengan mudah.

"Misalnya, stimulus kredit perbankan, kami mengajukan kredit untuk modal kerja, tetapi syarat
yang harus dipenuhi terhitung kaku di tengah kondisi pandemi seperti ini. Maka kita harus
realistis juga dalam memandang hal ini. Serahkan keputusan pada perusahaan dan pekerja yang
paling memahami kondisi perusahaan," kata Adi.

78