Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 84
Judul Menaker: Karyawan dengan masa kerja minimal 1 bulan harus dapat
THR
Nama Media brilio.net
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.brilio.net/serius/menaker-putuskan-karyawan-yang-masa-
kerja-minimal-1-bulan-dapat-thr-2104264.html
Jurnalis Irsandy Dwi
Tanggal 2021-04-27 04:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diberikan kepada buruh atau pekerja yang
memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih yang mempunyai Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kemnaker) THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling
lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kemnaker) THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR
tidak ada perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan
telah bekerja selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari
keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga
positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kemnaker) Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan
perusahaan juga dapat memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-
undangan, dimana hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah
dilakukan oleh perusahaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, perusahan wajib memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal satu bulan. Aturan ini
tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6.HK.04/IV/2021.
83
