Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 87

THR  tidak  boleh  diberikan  dalam  bentuk  barang,  artinya  karyawan  atau  buruh  harus
              mendapatkan THR dalam bentuk uang Rupiah.
              Ketentuan ini berlaku sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
              tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

              Buat Anda yang mendapatkan kenaikan gaji bahkan kurang dari 1 bulan lebaran, THR yang Anda
              dapat menyesuaikan gaji yang terbaru.

              Hal ini dikarenakan upah atau gaji terbaru lah yang berlaku, maka nominal gaji terbaru yang
              dipakai untuk perhitungan THR.

              Karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih akan mendapatkan THR sebesar 1 kali
              gaji.

              Bagi karyawan yang belum 1 bulan atau 1 tahun bekerja, perhitungan THR yang didapat bisa
              menggunakan perhitungan sebagai berikut: (1 Bulan gaji : 12) x masa kerja  Contoh perhitungan
              THR karyawan kurang dari 1 tahun:  (Rp 2.400.000 : 12) x 10 bulan masa kerja = Rp 200.000
              x 10 bulan masa kerja = Rp 2.000.000.

              Jadi,  untuk  karyawan  dengan  masa  kerja  10  bulan  akan  mendapatkan  THR  sebanyak  Rp
              2.000.000.

              THR Lebaran 2021 tidak boleh dicicil dan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari
              Raya. Namun perusahaan diberikan kesempatan untuk berdialog dengan pekerja atau buruh jika
              tidak mampu.

              Hasil dari dialog tersebut nantinya dibuat kesepakatan tertulis dan dilaporkan kepada Disnaker
              kabupaten/kota. Perusahaan diberi relaksasi untuk membayar THR hingga sebelum lebaran tiba.

              Perusahaan yang terlambat membayarkan THR, mendapatkan denda sebanyak 50% dari total
              THR yang harus dibayarkan.
              Sedangkan jika THR tidak dibayarkan makan perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif
              diantaranya:  1. Teguran tertulis.

              2. Pembatasan kegiatan usaha.

              3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.

              4. Pembekuan kegiatan usaha.

              Denda  yang  diterima  perusahaan  tidak  menghilangkan  kewajiban  untuk tetap  membayarkan
              THR lebaran kepada karyawan atau buruh.
              Kemnaker memberikan layanan pengaduan dan konsultasi THR 2021 melalui pengaduan melalui
              situs  bantuan.kemnaker.go.id  . Karyawan juga bisa melakukan konsultasi melalui panggilan ke
              nomor 1500-630.

              Konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan dengan mengunjungi uang Pelayanan Terpadu Satu
              Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan pada
              pukul 08.00-15.00 WIB.

              Ada juga posko pengaduan THR 2021 di wilayah provinsi yang informasinya bisa Anda lihat di
              Instagram  Kemenaker di @kemnaker.




                                                           86
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92