Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BERHAK THR

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pekerja dengan status
outsourcing (alih daya), kontrak, atau pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima
tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan pembayaran THR ini sesuai
dengan surat edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja di Perusahaan.

Indah menyatakan seluruh pengusaha harus membayar THR secara penuh kepada pekerjanya
pada h-7 Lebaran.

"THR keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan," ucap Indah dalam keterangan resmi.

Indah menyatakan ada tiga jenis pekerja yang berhak memperoleh THR keagamaan. Pertama,
pekerja berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memilih masa kerja satu bulan secara terus
menerus atau lebih.

Kedua, pekerja berdasarkan PKWTT yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung
h-30 sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan
masa kerja berlanjut apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak asalkan telah bekerja selama satu bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga,"kata Indah.
Ia menyatakan pekerja berhak mendapatkan THR dengan besaran satu bulan upah. Ini
khususnya bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.
Sementara, pekerja dengan masa waktu kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR yang
dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," kata Indah.

Indah menambahkan untuk pekerja yang bekerja harian, upah satu bulan dihitung dengan dua
ketentuan. Ketentuan tersebut adalah memiliki masa kerja 1 bulan dan masa kerja kurang dari
12 bulan. cnn/mb06.

88