Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," ujar Indah.

Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan, yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan
(rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

Dibayar Penuh

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR
secara penuh akan berdampak positif terhadap perekonomian. Pemberian THR ikut
meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja/ buruh. Peningkatan konsumsi akan
berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin cepat.

Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."Sebab, di awal
2021, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk memulihkan
pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh," ucap Ida Fauziyah
dalam acara Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).
Ida menuturkan, pembayaran THR tahun ini merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat
memulihkan perekonomian Indonesia. Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya
pembentukan Posko THR di 34 provinsi, dan dilibatkannya Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh
(SB) dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau
Posko THR.

Terhadap para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan
ada sanksi 5% dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. "Sedangkan bagi
pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas
usaha," tutur Ida.

Dengan kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik
dibandingkan periode sebelumnya, Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah membaik
dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu. Apalagi pemerintah juga telah
memberikan banyak insentif kepada pengusaha. Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi
lebih besar dalam memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja.

Peran Aktif Pemerintah

Pada kesempatan yang sama, ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Aviliani mengatakan, pemerintah harus berperan aktif dalam kebijakan pembayaran THR
2021. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perusahaan yang sengaja tidak membayar THR
dengan alasan terdampak kondisi pandemi Covid-19.

"Imbauan pemerintah wajib hukumnya, karena jangan sampai ditunggangi oleh perusahaan
yang seharusnya bisa membayar, dia nggak mau bayar dengan alasan kondisi ekonomi," ucap
Aviliani Menurut dia, kondisi perekonomian 2021 ini sudah membaik walau belum pulih
sepenuhnya. Sehingga ada perusahaan yang menikmati keuntungan tetapi ada banyak
perusahaan yang belum banyak menikmati keuntungan secara layak atau normal. "Memang akan
banyak perusahaan yang belum mampu membayar THR," imbuh Aviliani.

68