Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Judul Bayarkan THR Tanpa Dicicil
Nama Media Galamedia
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg6
Jurnalis B.122
Tanggal 2021-04-27 04:59:00
Ukuran 312x271mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 54.600.000

News Value Rp 273.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada
di Kabupaten Bandung Barat dapat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri tahun ini
sepenuhnya tanpa dicicil. Dikatakan Hengky, pemberian THR secara penuh setidaknya menjadi
‘kado’ bagi para buruh, mengingat pada 1 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Buruh. Dan
waktunya tidak berselang lama dengan lebaran tahun ini.

BAYARKAN THR TANPA DICICIL

Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengimbau kepada seluruh perusahaan yang ada
di Kabupaten Bandung Barat dapat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri tahun ini
sepenuhnya tanpa dicicil. Dikatakan Hengky, pemberian THR secara penuh setidaknya menjadi
'kado' bagi para buruh, mengingat pada 1 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Buruh. Dan
waktunya tidak berselang lama dengan lebaran tahun ini.
"Saya menghimbau untuk semua perusahaan di Kabupaten Bandung Barat dapat mengikuti
anjuran surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait THR harus 100 persen dan tanpa di cicil,"
ujar Hengky di Ngamprah, Senin (26/4).

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.4/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Hengky menyadari, di tengah situasi pandemi Covid-19 memang menjadi dilematis
bagi perusahaan. Meski begitu, hak para buruh harus diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Selain kondisi pandemi, juga adanya aturan larangan mudik bagi masyarakat, sehingga akan
menjadi permasalahan sosial jika salah satunya THR tidak difokuskan menjadi penunjangnya.

Menurut Hengki, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR 100 persen harus
menyampaikan ke publik, atau menyampaikan langsung kepada Pemerintah Daerah, untuk
mencari solusinya.

63