Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 65
Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan, kata Hengky, membuka diskusi bagi
perusahaan yang dalam kondisi ini ada yang tidak mampu membayarkan THR karyawannya
secara penuh.
"Kami pemerintah siap memfasilitasi apabila memang ada perusahaan yang keberatan dan
sebagainya, atau jika ingin curhat silakan, kita pemerintah siap menjadi penengah antara kedua
belah pihak," kata Hengky.
Pemberian THR kepada karyawan diharapkan dilaksanakan perusahaan sesuai waktu yang
ditentukan. Jika terdapat perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi mengikuti
ketentuan dari kementerian terkait.
"Kalau tidak menyampaikan jauh-jauh hari, tentu sanksinya ada. Maka dari itu harus
menyampaikan jauh-jauh hari. Sanksi berupa surat teguran, sampai penghentian produksi,
bahkan ke tingkat lebih," jelasnya.
Sebelumnya dalam surat edaran tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan
bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menaker meminta perusahaan agar memerhatikan waktu pembayaran THR Keagamaan
dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan peketja/buruh yang bersangkutan," jelas Ida
Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tiak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
(R.122)*
64
