Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018

INI PENTINGNYA PEKERJA MIGRAN INDONESIA IKUT PERLINDUNGAN SOSIAL
Title
KETENAGAKERJAAN
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 11 Desember 2018
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/11/510/958164/ini-pen tingnya-
Page/URL
pekerja-migran-indonesia-ikut-perlindungan-sosial-ketenagakerj aan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satu dari sekian banyak kelompok yang perlu
mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain untuk
memberikan perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, hal itu dilakukan untuk
melindungi para PMI selama bekerja di luar negeri.

PMI memiliki alasan tersendiri untuk bekerja di luar negeri. Salah satunya, mereka
nekat bekerja ke luar negeri karena tergiur dengan pemasukan yang besar bila
dibandingkan bekerja di Indonesia. Kondisi ini perlu perhatian karena tidak semua
PMI mendaftarkan diri untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) DIY sejak Januari hingga November 2018, tercatat jumlah PMI
yang berangkat dari balai tersebut sebanyak 7.839 orang. Dari jumlah tersebut hanya
774 orang yang berasal dari DIY. Total jumlah penduduk DIY yang menjadi TKI
selama 3 tahun terakhir sekitar 5.000 orang.

Adapun data BPJS Ketenagakerjaan mencatat, jumlah PMI yang terdaftar program
perlindungan ketenagakerjaan hingga November 2018 hanya sebanyak 1.538 orang.
Meskipun jumlahnya bertambah siginifikan, sebanyak 1.034 orang sejak kebijakan
tersebut dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada Agustus 2017 lalu, namun
ribuan TKI lainnya masih belum terdaftar program perlindungan ketenagakerjaan.

Regulasi PMI

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogja Ainul Kholid mengatakan peserta PMI
wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut
dikeluarkan sejak Agustus 2017 lalu. "Untuk program, PMI diwajibkan mengikuti
jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK), sementara untuk jaminan
hari tua (JHT) sifatnya opsional," kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jogja
Ainul Kholid, Senin (10/12/2018).

Hal itu, katanya, berdasarkan Permenaker 7/2017 tentang Perlindungan terhadap
TKI. Untuk menyukseskan program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah
bekerjasama dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)
DIY.

"Ada sedikit perbedaan pembayaran iuran dan pemberian santunan yang diberikan
antara peserta non TKI dengan TKI," katanya.

Page 21 of 66.