Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018
P. 23
Bagi peserta PMI, ungkapnya, pembayaran iuran dilakukan sebelum menjadi TKI,
saat menjadi TKI dan setelah menjadi TKI. Sebelum menjadi TKI calon peserta
membayar lima bulan iuran sebesar Rp37.000. Selama menjadi TKI dalam jangka
dua tahun plus satu bulan setelah menjadi TKI membayar iuran Rp333.000.
"Itu yang melalui jasa perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS),
kalau yang mandiri tidak perlu membayar ketentuan yang Rp37.000 itu," jelasnya.
TKI yang mendapat perpanjangan kontrak, lanjut Ainul, nantinya cukup membayar
iuran perbulan Rp13.000 saja. Terkait klaim jaminan yang diberikan, kata Ainun, TKI
yang mengalami kecelakaan kerja akan dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bila TKI
meninggal, akan mendapat santunan sebesar Rp85 juta. Mereka yang mengalami
kecacatan akan diberikan santunan sesuai dengan tingkat kecacatannya.
"Hitungannya Rp142 juta dikali prosentase kecacatan. Jika cacat total santuan
diberikan Rp100 juta," papar Ainul.
Tidak hanya kepada TKI, anak dari TKI yang meninggal juga akan mendapatkan
beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi. Jaminan perlindungan diberikan, kata
Ainul, selama TKI tersebut bekerja sesuai dengan kontrak kerjanya.
"Jadi pemberian beasiswa tersebut diberikan manakala PMI terus bekerja, tidak boleh
putus kontrak," ujarnya.
Hal senada disampaikan Sri Purwanti, Kepala Seksi Perlindungan TKI Balai
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) DIY. Dia
mengatakan jika TKI yang berangkat sesuai prosedur seluruhnya terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan itu dimulai sesuai Permenaker 7/2017
tentang Perlindungan terhadap TKI.
"Semua TKI yang berangkat setelah kebijakan tersebut berlaku wajib menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi sebagian besar masih dilindungi oleh konsorsium,"
kata Sri.
Kasus Overstay
Baginya, perlindungan terhadap PMI dari risiko kecelakaan kerja hingga kematian
memang harus dilakukan. Oleh sebabnya, Pemerintah DIY melarang pengiriman TKI
untuk sektor nonformal seperti menjadi asisten rumah tangga.
"TKI yang berangkat dari DIY semuanya bekerja di sektor formal, pabrikan. Ini salah
satu upaya untuk melindungi hak-hak pekerja," katanya.
Sayangnya, saat ini para PMI banyak yang tidak mengindahkan aturan dan prosedur.
Ini terlihat dari banyaknya TKI yang berangkat dari BP3TKI DIY yang mengalami
kasus overstay. Banyak TKI yang tidak memproses kartu tenaga kerja luar negeri
Page 22 of 66.
