Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018

PEMERINTAH KLAIM PHK PADA 2019 PECAHKAN REKOR TERENDAH, PENGUSAHA TAK
Title
PERCAYA
Media Name bisnis.com
Pub. Date 11 Desember 2018
http://industri.bisnis.com/read/20181211/12/868425/pemerintah-klaim-ph k-pada-2019-
Page/URL
pecahkan-rekor-terendah-pengusaha-tak-percaya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

PEMERINTAH KLAIM PHK PADA 2019 PECAHKAN REKOR TERENDAH,
PENGUSAHA TAK PERCAYA

Jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga akhir tahun ini
diproyeksikan tidak akan mencapai 4.000 orang, alias rekor terendah sejak 2014.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang
mengatakan, jumlah korban PHK sepanjang Januari hingga September 2018
mencapai 3.362 orang tenaga lerja. Sepanjang tahun lalu, menurut data Kemenaker,
jumlah korban PHK di Tanah Air menyentuh 9.822 orang tenaga kerja.

"Tahun ini jumlah PHK jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun lalu dan
tahun-tahun sebelumnya. Kami perkirakan hingga akhir tahun ini, jumlah [korban]
PHK tak mencapai 4.000 orang," ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/12/2018).

Menurutnya, rekor penurunan jumlah PHK pada tahun ini dipengaruhi oleh berbagai
faktor.

Pertama, terdapat peningkatan partisipasi tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Kedua, semakin banyak perusahaan yang telah memiliki hubungan industrial yang
baik sehingga mereka tidak perlu melalukan tindakan sepihak berupa PHK.

Selain itu, lanjutnya, banyak perusahaan menyiasati dampak tekanan ekonomi pada
tahun ini dengan melakukan efisiensi seperti mengurangi gaji dan fasilitas pekerja di
level atas, mengurangi jumlah shift atau jam lembur, mengurangi jam dan hari kerja,
serta meliburkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu agar mencegah
terjadinya PHK.

"Apabila PHK tidak bisa dihindari, ada langkah-langkah yang harus dilakukan seperti
musyawarah. Kan tidak bisa mem-PHK orang begitu saja. Harus ada dialog hingga
mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja. Hak pekerja harus dipenuhi," kata
Haiyani.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan,
pemerintah masih mengkaji aturan tunjangan bagi korban PHK melalui dua program,
yaitu Unemployment Benefit (UB) dan Skill Development Fund (SDF).

"Prinsipnya ini menjadi bantalan sosial bagi korban PHK. Kedua jaminan ini ditujukan
untuk menghadapi adanya kemungkinan perubahan lapangan pekerjaan yang

Page 47 of 66.