Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018
P. 50
Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit juga
membenarkan, tak semua kasus PHK dilaporkan kepada pemerintah.
Menurutnya, tindakan PHK yang terjadi selama ini dilakukan dengan cara
pemberhentian secara baik-baik atas dasar persetujuan bersama antara perusahaan
dan pekerja, dengan tetap memenuhi semua ketentuan perundang-undangan.
"Sering kali [alasan perusahaan melakukan PHK adalah] karena alasan efisiensi.
Namun, pekerja yang keluar ini tidak dicarikan pengganti [pekerjaan] tetapi
produktivitasnya tetap di pertahankan," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan, dibutuhkan peran pemerintah dan para pelaku
usaha untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi 2,5 juta angkatan kerja
baru setiap tahunnya.
"Ini penting untuk dilakukan agar mengurangi jumlah pengangguran akibat PHK."
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menambahkan, pihaknya meragukan data penurunan jumlah tenaga kerja korban
PHK yang dilansir Kemenaker pada tahun ini.
Terlebih lagi, sebutnya, tahun ini adalah tahun yang berat bagi pelaku industri seiring
dengan gejolak nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi yang tak menentu. Akibatnya,
dia meyakini kasus PHK sebenarnya masih banyak terjadi.
"Proses PHK ada yang selesai di tingkat bipartit, mediasi, atau berakhir sebagai kasus
perselisihan hubungan industrial [PHI] dan Mahkamah Agung [MA]. Saya nilai, kasus
PHK yang diproses secara bipartit biasanya luput terdata [oleh Kemenaker]. Demikian
juga di tingkat PHI dan MA juga sering luput dari pendataan di Dinas
Ketenagakerjaan," tuturnya.
Sepanjang tahun ini, OPSI telah menangani sebanyak 150 kasus pekerja yang
terkena PHK. Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya
mencapai 120 kasus PHK.
"Selain itu, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan [BPJS-TK]
dari Januari sampai dengan Oktober tahun ini menunjukkan, jumlah tenaga kerja yang
[mencairkan] klaim jaminan hari tua mencapai 1,6 juta orang. Sebanyak 480.000
orang di antaranya merupakan korban PHK," ucap Timboel.
Sebelumnya, DPR RI juga mendesak Kemenaker untuk segera menyelesaikan
rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker) tentang Jaminan Sosial
bagi Pekerja Migran Indonesia pada tahun ini.
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, permenaker tersebut mendesak
untuk segera diterbitkan agar pelayanan jaminan sosial ke pekerja menjadi optimal.
Page 49 of 66.
