Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018
P. 49
tersedia dan menyesuaikan tuntutan kemampuan tenaga kerja yang diperlukan,"
ucapnya.
Program SDF, lanjutnya, dapat membantu mengatasi kekhawatiran angkatan kerja
karena kekurangan keahlian. Hal ini dilakukan agar seseorang yang telah di-PHK
dapat segera pindah tempat kerja atau mencari mata pencarian baru.
"Nantinya orang itu akan mengalami re-training dan re-skilling. Tujuannya adalah agar
dapat memiliki kemampuan yang diperlukan guna memasuki lapangan pekerjaan
yang akan dituju. Ada kebebasan pelatihan yang diminati baik milik pemerintah
maupun swasta, dan pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah," terangnya.
Sementara itu, sambungnya, program UB merupakan tunjangan yang diberikan bagi
korban PHK untuk pemenuhan biaya hidup. Hal itu akan diberikan selama pekerja
yang mengalami PHK melakukan peningkatan kemampuan dan masa pencarian kerja
kembali.
Menurut Hanif, kedua jaminan itu nantinya akan diberikan dalam kurun waktu tertentu.
Hal tersebut bertujuan untuk mencegah agar korban PHK tidak hanya
menggantungkan diri pada pada dua jaminan tersebut.
"Nanti diberikan dalam kurun waktu tertentu, yaitu antara enam bulan sampai satu
tahun," ujar Hanif.
ENGGAN MELAPOR
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Harijanto berpendapat, klaim penurunan jumlah PHK sebenarnya terjadi
karena masih banyak perusahaan yang enggan melaporkan angka pasti pekerjanya
yang di-PHK.
"Banyak yang kompromi karena membayar orang yang kena PHK demikian mahal,
enggak ada yang lapor, bayar 30 bulan gaji, siapa yang sanggup bayar?" katanya.
Dia pun mengakui kenaikan upah yang terbilang tinggi di tengah situasi ekonomi yang
masih tak menentu sebenarnya menjadi beban bagi para pengusaha.
Dampaknya, tindakan PHK pun tak terhindarkan karena hanya itu satu-satunya upaya
efisiensi yang paling memugnkinkan bagi pengusaha untuk mempertahankan geliat
industrinya.
"Dengan Vietnam, produktivitas tenaga kerja Indonesia kalah bersaing. Produktivitas
tenaga kerja di Indonesia rendah, tetapi upahnya tinggi. Ini yang menjadi beban para
pengusaha," ucap Harijanto.
Saat dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Page 48 of 66.
