Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018

Title BUPATI BANYUMAS: MPP BERIKAN KEMUDAHAN DALAM BERUSAHA
Media Name jateng.antaranews.com
Pub. Date 11 Desember 2018
https://jateng.antaranews.com/berita/206527/bupati-banyumas-mpp-berika n-
Page/URL
kemudahan-dalam-berusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Bupati Banyumas mengharapkan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat
meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan dalam berusaha di
Indonesia, khususnya Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

"Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas, khususnya terkait
dengan perizinan telah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun
2016 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non-Perizinan Kepada
Camat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa siang.

Bupati mengatakan hal itu saat Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang
Sinergitas Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas yang
digelar di Ruang Djoko Kahiman, Rumah Dinas Bupati Banyumas, Purwokerto.

Meskipun telah dilakukan pendelegasian kewenangan bidang perizinan, dia
mengakui jika hingga saat ini masih ada beberapa perangkat daerah yang mengurusi
perizinan dan nonperizinan, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta
Dinas Peternakan dan Perikanan.

"Dengan kondisi seperti ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam evaluasinya
menyebutkan bahwa perizinanan di Kabupaten Banyumas sudah satu pintu, akan
tetapi masih banyak jendela sehingga perlu dibenahi," katanya.

Ia mengatakan pembenahan tersebut selain untuk memperbaiki kualitas pelayanan
publik, juga agar sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, kata dia, disebutkan bahwa ruang
lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Terpadu (MPP) disebutkan bahwa MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau
aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun
daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau

Page 65 of 66.