Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2018
P. 67

swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman,
               dan nyaman," katanya.

               Menurut dia, pendirian Mal Pelayanan Publik juga sangat penting untuk meningkatkan
               daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

               Lebih  lanjut,  Bupati mengatakan  dengan dipilihnya  Kabupaten  Banyumas  sebagai
               penyelenggara Mal Pelayanan Publik Tahun 2018 yang pertama di Provinsi Jawa
               Tengah, pihaknya telah menyiapkan tempat di bekas Gedung Pujasera, Jalan DR.
               Angka, Purwokerto.

               Selain  itu,  kata  dia,  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  juga  telah  menyiapkan
               persiapan-persiapan  lainnya  terkait  dengan  regulasi,  anggaran,  aplikasi,  personel,
               dan sarana prasarana pendukung lainnya.

               "Selanjutnya,  sebagai  tindak  lanjut  dari  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
               Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
               (PBTSE) atau yang dikenal dengan 'Online Single Submission (OSS)', maka sistem
               informasi perizinan Sipanjimas yang sudah ada akan dikembangkan lebih lanjut untuk
               mengintegrasikan pelayanan publik dari lembaga/instansi," katanya.

               Menurut  dia,  Sipanjimas  akan  diintegrasikan  dengan  beberapa  pelayanan  publik
               sebagai tindak lanjut dari pendatangan nota kesepahaman yang dilakukan pada hari
               Selasa (11/12) maupun pelayanan publik dari lembaga atau instansi penyelenggara
               pelayanan publik lainnya seperti BPJS Kesehatan dan Kantor ATR/BPN.

               Dia  mengharapkan  dengan  ditandatanganinya  Nota  Kesepahaman  tentang
               Sinergitas Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, semua
               pihak terkait untuk mempersiapkan dan menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya demi
               terwujudnya  pelayanan  publik  yang  cepat,  mudah,  transparan,  akurat,  akuntabel,
               informatif, dan terjangkau.

               Penandatangan  nota  kesepahaman  tersebut  dilakukan  oleh  Bupati  Banyumas
               Achmad  Husein  serta  perwakilan  dari  sejumlah  intansi,  yakni  Kantor  Wilayah
               Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Balai Pelayanan
               Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang, Kanwil
               Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Kantor Imigrasi Cilacap, dan Pemimpin PT
               Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto.

               Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten  Banyumas  rencananya  akan  diresmikan  oleh
               Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 28
               Desember 2018. Sumarwoto










                                                       Page 66 of 66.
   62   63   64   65   66   67