Page 107 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 107
UPAYA KEMNAKER TINGKATKAN KOMPETENSI PENCARI KERJA
Untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan
terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas.
Peningkatan kuantitas dan kualitas harus dilakukan secara bersama-sama, karena Indonesia
membutuhkan SDM kompeten dalam jumlah besar.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi
Hartawan, mengatakan bahwa pihaknya baru saja melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) BLK Komunitas dengan 5 Lembaga penerima bantuan di Semarang, Jawa
Tengah, pada Selasa (5/10/2021). Pembangunan 5 BLK Komunitas ini merupakan bagian dari
787 BLK Komunitas yang akan dibagun Kemnaker di tahun 2021.
"Mudah-mudahan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK
Komunitas diharapkan dapat mengakselerasi penyiapan tenaga kerja terampil yang berkualitas
dan berdaya saing dalam jumlah yang masif dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia,"
kata Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (9/10/2021).
Budi Hartawan mengungkapkan bahwa Kemnaker terus menggencarkan pembangunan BLK
Komunitas sebagai upaya mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat. Untuk itu, sejak
tahun 2017 hingga 2020, Kemnaker telah membangun 2.127 BLK Komunitas yang melatih
masyarakat dengan berbagai kejuruan dan program pelatihan.
Sedangkan dari sisi kualitas, pihaknya telah mengembangkan program kejuruan di BLK
Komunitas menjadi 24 program kejuruan. Selain itu, BLK Komunitas juga didorong untuk bekerja
sama dengan industri setempat. Sehingga pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK
Komunitas memiliki relevansi dengan kebutuhan industri setempat.
"Arahan Bu Menaker, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka
program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap
peluang dan potensi, kreatif dan inovatif serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor
industri," jelasnya.
Selain itu, untuk mewujudkan inklusivitas pelatihan di BLK Komunitas, pihaknya juga menggelar
Pilot Project Pelatihan Bagi Instruktur dan Tenaga Pelatihan: Pelayanan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Pelatihan tersebut, ujar Dirjen Budi, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (capacity building)
penyelenggara dan instruktur pelatihan, agar lebih memahami mengenai disabilitas, aksesibilitas,
dan tata cara memberikan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang inklusif bagi
penyandang disabilitas.
"Sesuai arahan Menaker, transformasi lembaga pelatihan kerja menjadi inklusif akan membuka
akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas terhadap pelatihan berbasis kompetensi,
yang secara signifikan akan meningkatkan kesiapan kerja dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas di Indonesia," ujarnya.
106
